permendagri pengelolaan barang milik daerah. (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara. permendagri pengelolaan barang milik daerah

3. Negara UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020. Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri No. Halaman ini. kemendagri. 2 Barang milik daerah 000. Mencabut : PP No. (10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 06 April 2016. Namun, materi kali ini tidak membahas semua siklus pengelolaan BMD melainkan hanya aspek penilaian, penatausahaan, dan ganti rugi. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH ` Ket : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Tentang. 35, BD. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan; Mengingat : 1. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; 3. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB 2. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH . 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah • Permendagri No. 55324/josr. Solusi. 19 Tahun 2016 yang terdiri atas b uku . menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pelaksanaan penghapusan BMD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a. Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerah Winarto Winartoap 2. Berlaku. Permendagri Nomor 19 tahun 2016, barang milik daerah yang dapat disewa berupa: a. Manajemen Resiko. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 3, 260 HLM. 06 Mei 2004 Sumber. Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah: bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan. 164, 2019 KEMENDAGRI. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalamPP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PP Nomor 84 Tahun 2014. 4609 LL SETNEG : 52 HLM. Optimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. Tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi penyimpan dan pengurus barang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1. ABSTRAK: bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara dalam rangka penyediaan infrastruktur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Perat. Judul Asli: permendagri-17-2007. pengelolaan barang milik daerah, selain perencanaan kebutuhan penganggaran, pendanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusanahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pendendalian (Permendagri No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PP No. 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Title: Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas : dilengkapi pengelolaan barang milik negara/daerah, Author: Indonesia|Indonesia. Berlaku. PERMENDAGRI 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH. 24 terkotak-kotak antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sampah Rumah tangga; b. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH . Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset-aset publik dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang optimal. METADATA PERATURAN. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 1242). Permendagri No 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 16 . (3) UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan pemerintahBuku ini disusun untuk memudahkan para pembaca yang ingin memahami Pengelolaan Barang Milik. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. 21, BN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Skema pembangunan Build Operate Transfer (“BOT”) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (“Permendagri 19/2016”). . 33/PMK. atas BMD diatur dalam Pasal 1 angka 13 Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, yang. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,. pengelolaan BMD Penyetoran uang sewa STATUS PERATURAN. penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Permendagri RI No. Bahasa. MODUL PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah . Materi Pelatihan. KEBIJAKAN UMUM PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DR HARI NUR CAHYA MURNI, MSi DIREKTUR BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha. Bahasa Indonesia. docxUntuk menjamin terwujudnya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 Permendagri No. NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. (5) Nilai riil sebagaimana. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang Daerah yang dipisahkan. INFOASN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi7: a. KEBIJAKAN UMUM PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DR HARI NUR CAHYA MURNI, MSi DIREKTUR BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERMENDAGRI 19/2016 AMANAT 1 Pasal 59 Ayat (3) Pasal 90 Pasal 98 Menteri Dalam Negeri Usul untuk memperoleh Ayat (3) melakukan pembinaan Ayat (5. Dalam rangka penguatan peran pejabat pengelola barang milik daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentangDownload Permendagri No. 3, LD 201 7 /NO. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pasal 1 angka 7 , dan Permendari No. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Sementara itu, pengaturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan. 5 Pasal 1 angka 42 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Download Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. / /BPKAD-V/ /2021 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah; 5. Bimtek PP NO. Permendagri tersebut menggantikan kode barang yang semula diatur dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri No. Membantu dalam Proses Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Tahun. 2019. Permendagri no. Pedoman Pengelolaan Barang  milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 5. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36): 1. Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik. k. PP No 24 Th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah 3. Tanggal Pengundangan. II. Tanggal Berlaku. 3 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 5 ayat (2). 06 April 2016. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Barang Milik Daerah (BMD) meliputi: barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD; dan. 19 Tahun 2016; Permendagri. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang MENTERI DALAM NEGERI, : bahwa untuk. Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan. Bahasa Indonesia. 27Ibid, Pasal 242. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 7) b) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung. uang ataupun barang milik daerah. Perubahan yang terjadi antara lain dalam bab pengaturan penggolongan aset tetap. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN,. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya petunjuk teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mempawah. 1, BN. Penelitian dengan judul “PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG” yang ditulis oleh Syuratul Kahfi pada tahun 2016, dan dipublikasikan di Jurnal Fiat Justisia Vol. Membuat atau memasang sticker/plakat/ tanda lainnya yang bersifat permanen dan melekat pada peralatan dan mesin, berisi tulisan yang menyatakan kepemilikan barang milik daerah; b. Tahun. 4. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Jun. 5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penerapan PERMENDAGRI No 47 Tahun 2021 TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD (Barang MIlik Daerah) diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. KENARI 51 inspektorat. Pasal 3 (1) Barang milik Daerah meliputi: a. Baca Juga “ JADWAL BIMTEK DAN DIKLAT. Peraturan Pemerintah Nomor 2 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3); 22. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penghapusan BMD tersebut dilakukan ketika10: 8 Pasal 1 Angka 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D • Permendagri No. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . Sekretaris Daerah. Ganti Rugi dan Sanksi: 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah T. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat 1. 00:15:23 Hours. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk. 5. Bidang. Tahun. 47 TAHUN 2021. Tempat Penetapan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Bahasa Indonesia. (11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. ABSTRAK: Bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah No. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri Pedoman Pengelolaan BMD), yaitu:5 a. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS; l. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Jadi permendagri itu acuan dari pusatnya, kemudian untuk muatan l okalnya tadi Perda . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan. 27 Tahun 2014. BN = Berita Negara. (13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 06/2012, dan. Sosialisasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang digelarkan BPKAD Medan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari. 2014. 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan. Mendagri No. Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. 9 Pasal 431 dan 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. 3K views • 303 slides Paparan Pengelolaan BMD template. 164, JDIH Kemendagri: 13 HLM. 108 Tahun. id – PERMENDAGRI Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan. Bahasa. barang milik daerah yang berasal dari perolehan. Salah satunya melalui aplikasi e-BMD guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).